Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali mencuat setelah pemerintah dan DPR memasukkannya ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Babak baru ini muncul tidak lama setelah Presiden terpilih Prabowo Subianto meminta percepatan pembahasan agar aturan itu segera berlaku.
Desakan Prabowo untuk Percepatan
Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menekankan bahwa Indonesia membutuhkan instrumen hukum kuat untuk menindak aset hasil tindak pidana. Ia menilai banyak kasus korupsi dan kejahatan ekonomi gagal dipulihkan karena negara tidak memiliki mekanisme penyitaan yang efektif. Karena itu, Prabowo mendesak DPR mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset agar penegakan hukum lebih tegas.
Menurutnya, hukum yang jelas akan mempersempit ruang gerak pelaku kriminal. Selain itu, aturan baru juga dapat menutup celah praktik pencucian uang yang selama ini merugikan keuangan negara.
Masuk Prolegnas Prioritas
DPR merespons cepat desakan tersebut dengan menempatkan RUU Perampasan Aset dalam daftar Prolegnas Prioritas. Ketua Badan Legislasi DPR menyebut keputusan ini mencerminkan keseriusan parlemen untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, langkah ini juga memperlihatkan sinyal kuat bahwa kerja sama eksekutif dan legislatif akan semakin intensif.
Sejumlah fraksi menegaskan komitmen mereka untuk membahas RUU ini secara terbuka. Walau begitu, mereka tetap mengingatkan bahwa aturan perampasan aset harus menjaga keseimbangan antara efektivitas hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Kontroversi dan Perdebatan Publik
RUU Perampasan Aset bukan tanpa polemik. Sejak awal, sebagian pihak khawatir aturan ini dapat disalahgunakan. Pengamat hukum mengingatkan bahwa penyitaan aset tanpa putusan pengadilan bisa menimbulkan ketidakadilan. Di sisi lain, banyak kalangan menilai langkah tegas ini justru diperlukan agar negara tidak terus-menerus dirugikan.
Organisasi masyarakat sipil mendorong agar pembahasan melibatkan publik secara luas. Mereka menilai transparansi penting untuk mencegah praktik otoriter dalam implementasi hukum. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya kuat secara legal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial.
Dampak Ekonomi dan Politik
Jika RUU Perampasan Aset disahkan, pemerintah memiliki peluang besar untuk memulihkan kerugian negara dari tindak pidana. Uang hasil kejahatan dapat kembali ke kas negara dan dipakai membiayai pembangunan. Dari sisi politik, aturan ini akan memperkuat citra pemerintahan Prabowo sebagai rezim yang serius memberantas korupsi.
Namun, para analis memperingatkan bahwa keberhasilan RUU ini bergantung pada implementasi. Tanpa pengawasan ketat, perampasan aset berisiko menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Karena itu, perlu mekanisme pengawasan independen yang memastikan aturan dijalankan secara adil.
Tantangan ke Depan
Tantangan utama dalam pembahasan RUU ini terletak pada perumusan pasal-pasal krusial. DPR dan pemerintah harus menentukan prosedur perampasan yang jelas, kriteria aset yang dapat disita, serta lembaga yang berwenang melaksanakan. Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus dipastikan.
Di sisi lain, masyarakat internasional menyoroti langkah Indonesia sebagai upaya memperkuat rezim anti-pencucian uang. Jika berhasil, Indonesia dapat memperbaiki citra di mata lembaga keuangan global. Dengan begitu, iklim investasi juga akan ikut membaik.
Kesimpulan
Masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas menandai babak baru dalam agenda pemberantasan korupsi. Dorongan kuat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto membuat isu ini semakin mendapat sorotan. Kini, tantangan utama berada pada DPR dan pemerintah untuk merumuskan aturan yang efektif sekaligus adil. Keberhasilan pembahasan RUU ini akan menentukan arah penegakan hukum dan komitmen Indonesia dalam melawan kejahatan ekonomi.
