Dalam pertemuan tersebut, sejumlah bos properti menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari birokrasi perizinan hingga kebijakan fiskal yang dinilai belum mendukung pertumbuhan sektor properti secara optimal. Mereka berharap pemerintah mendengar masukan ini dan melakukan reformasi agar pembangunan lebih cepat dan efisien.
Selain itu, forum ini juga membahas strategi investasi yang berkelanjutan dan inovasi dalam pembangunan perkotaan. Peserta sepakat bahwa keterlibatan pemerintah sangat penting untuk menciptakan ekosistem properti yang sehat dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Beberapa pemimpin properti menekankan perlunya transparansi dalam pengelolaan lahan dan pembangunan, agar masyarakat tetap mendapatkan manfaat dari proyek pembangunan. Forum ini juga menyoroti perlunya regulasi yang jelas terkait tata ruang dan penggunaan lahan, sehingga pembangunan tidak merugikan lingkungan.
Pemerintah daerah menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi dari forum ini. Selain itu, diskusi ini menjadi media edukasi bagi masyarakat tentang dinamika industri properti dan pentingnya peran pemerintah dalam mengawasi pembangunan. Untuk referensi lebih lanjut mengenai pembangunan perkotaan, dapat dibaca di Pembangunan Perkotaan di Wikipedia.
Baca juga:
Informasi Properti
Laporan dari: NEWS PANGKAJANE
Kategori:
Pangkajane,
Properti,
Investasi & Bisnis,
Ekonomi Daerah,
Berita Daerah
