Saksi mata menyebutkan bahwa kericuhan bermula ketika sebagian demonstran mencoba merangsek ke area gedung DPRD Sulawesi Selatan. Aparat kemudian menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Namun, kepanikan justru meluas hingga ke kawasan pemukiman sekitar lokasi demonstrasi.
Kronologi Kericuhan
Menurut laporan sementara, bentrokan dimulai sekitar pukul 15.00 WITA. Massa yang berjumlah ratusan orang memblokade Jalan Urip Sumoharjo. Polisi berupaya membubarkan dengan peringatan, tetapi situasi semakin panas ketika lemparan batu terjadi.
Gas air mata dan water cannon kemudian digunakan. Sayangnya, warga yang sedang melintas atau beraktivitas di sekitar lokasi ikut terkena dampaknya. Empat orang yang dilaporkan tewas merupakan warga sipil yang tidak berpartisipasi dalam aksi demonstrasi.
Respons Pemerintah dan Aparat
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menyatakan duka cita atas korban jiwa dan berjanji akan melakukan investigasi menyeluruh. Ia menegaskan bahwa prosedur penanganan massa akan dievaluasi. Selain itu, pihak kepolisian juga membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyebab jatuhnya korban.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan menyerukan agar masyarakat tetap tenang. Ia juga mendesak DPR pusat untuk meninjau kembali kebijakan tunjangan yang memicu keresahan publik. Dengan demikian, eskalasi protes bisa dicegah di masa mendatang.
Reaksi Publik dan Aktivis
Gelombang kritik bermunculan di media sosial. Banyak pengguna menilai bahwa tindakan aparat berlebihan dan tidak mempertimbangkan keselamatan warga sekitar. Beberapa organisasi masyarakat sipil menuntut agar kasus ini diproses secara transparan.
Aktivis HAM juga menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas korban jiwa. Mereka mendorong pembentukan tim independen untuk mengusut insiden ini. Dengan demikian, keadilan bagi keluarga korban bisa terwujud.
Baca Juga : Profil 3 Pencari Nafkah Tewas Saat Gedung DPRD Makassar Dibakar Massa
Dampak Jangka Panjang
Peristiwa ini diperkirakan memicu gelombang protes lanjutan di kota-kota lain. Selain itu, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif semakin menurun akibat kebijakan tunjangan yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Pakar politik menilai bahwa transparansi dan komunikasi DPR dengan rakyat harus diperbaiki. Tanpa langkah tersebut, aksi serupa berpotensi terus berulang dan mengancam stabilitas sosial.
